Pentingnya Jembatan Timbang dalam Menunjang Kesuksesan Kebijakan Zero ODOL

Penerapan kebijakan Zero Over Dimension Overload (Zero ODOL) dinilai membutuhkan peningkatan sumber daya manusia (SDM), perangkat, dan peralatan di Jembatan Timbang. Tanpa perbaikan ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut.

Menurut Bambang Haryo Soekartono, anggota Dewan Pakar Gerindra dan praktisi transportasi serta logistik, Jembatan Timbang saat ini kekurangan SDM dan banyak peralatannya rusak. Dari 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, hanya 25 yang beroperasi, itupun terbatas hanya selama 8 jam, bukan 24 jam.

“Ini sama saja tidak serius kalau mau menerapkan Zero ODOL,” ungkapnya.

Haryo juga menyoroti bahwa KEMENHUB tidak memiliki SDM yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kekurangan tenaga kerja terampil dan berpengalaman ini dinilai dapat menghambat operasional dan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah dan kualitas SDM sangat penting agar KEMENHUB dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.

“Kalau tidak ada personel yang cukup, bagaimana mungkin Zero ODOL bisa dijalankan?” lanjutnya.

Oleh karena itu, Haryo menekankan perlunya perbaikan pada Jembatan Timbang, terutama terkait SDM dan peralatan yang ada. “Jika belum ada perbaikan, penerapan Zero ODOL akan menghadapi tantangan besar,” tambahnya.

Selain Jembatan Timbang, Haryo juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang perlu ditingkatkan. Ia menjelaskan bahwa muatan sumbu terberat (MST) untuk jalan kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton, jauh di bawah China yang mencapai 100 ton, atau Jepang dan Eropa yang masing-masing mencapai 75 ton.

“Artinya, jalan-jalan di Indonesia harus diperkuat. Konstruksinya harus lebih kuat,” tegasnya.

Haryo juga mengusulkan agar Kemenhub merancang sebuah blueprint untuk pelaksanaan kebijakan Zero ODOL. Blueprint ini, menurutnya, harus melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang memiliki kapasitas penelitian dan data untuk mendukung kebijakan ini. Blueprint tersebut diharapkan mencakup tidak hanya aspek teknis, tetapi juga strategi komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Haryo juga menegaskan bahwa diskusi mengenai kebijakan Zero ODOL harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, dengan tujuan mencari solusi yang saling menguntungkan. Keterlibatan semua pihak akan membuat proses pengambilan keputusan lebih inklusif dan demokratis, serta meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang dihasilkan.